Sejarah dan penyebab pemberontakan PKI madiun

Penumpasan pki madiun

Penumpasan pki madiun

Latar belakang pemberontakan pki madiun – Siapa sangka pada tahun 1948 indonesia mempunyai sejarah kelam, salah satunya ada pemberontokan pki di salah satu kota di madiun jawa timur. Peristiwa Madiun ini (Madiun Affairs) merpakan salah satu pemberontakan (gagal) yang -menurut Orde Baru- didalangi PKI (Partai Komunis Indonesia) di Jawa Timur antara bulan September hingga Desember 1948. Sebenarnya masih ada kontrersi mengenai peristiwa ini. Ada sejumlah pihak yang merasa bahwa tuduhan bahwa PKI adalah dalang peristiwa ini sebetulnya merupakan rekayasa pemerintah Orde Baru (dan sebagian pelaku Orde Lama). Pasalnya hingga era Orde Lama usai, peristiwa ini dinamakan Peristiwa Madiun (Madiun Affairs), dan tidak pernah disebut sebagai pemberontakan Parta Komunis Indonesia (PKI). Baru pada era Orde Baru peristiwa ini mulai dinamakan pemberontakan PKI.

Membahas mengenai pemberontakan PKI di Madiun tidak bisa lepas dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin pada tahun 1948. Kabinet Amir Syarifuddin jatuh disebabkan oleh kegagalannya dalam perundingan Renville yang sangat merugikan Indonesia. Dalam perundingan itu diputuskan bahwa;

  1. Wilayah Indonesia diakui berdasarkan garis demarkasi (garis Van Mook), yaitu garis lhayal yang dibuat van
  2. Mook sebagai batas wilayah kekuasaan Indonesia dan wilayah kekuasaan Belanda.
  3. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang akan segera dibentuk.
  4. RIS mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Kerajaan Belanda dalm Uni Indonesia-Belanda.
  5. Republlik Indonesia merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat.
  6. Sebelum RIS terbentuk, Kerajaan Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaanya kepada pemerintahan federal sementara.

Akibat perundingan tersebut wilayah Republik Indonesia semakin berkurang dan semakin sempit, ditambah lagi dengan blokade yang dilakukan oleh Belanda. Oleh karena itu, pada tanggal 23 Januari 1948, Amir Syarifuddin menyerahkan mandatnya kpada Presiden Republik Indonesia (Soekarno). Presiden kemudian menunjuk Moh. Hatta untuk menyusun kabinet. Hatta menyusun kabinet tanpa campur tangan golongan sayap kiri atau sosialis.

Setelah menyerahkan mandatnya kepada Presiden, Amir Syarifuddin mejadi oposisi dari kabinet yang dipimpin Hatta. untuk merebut kembali kedudukannya, pada tanggal 28 Juni 1948, Amir Sjarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang mempersatukan semua golongan sosialis kiri dan komunis. Untuk memperkuat basis massa, FDR membentuk organisasi kaum petani dan buruh. Selain itu, FDR juga memancing bentrokan dengan cara menghasut kaum buruh. Mereka mengadakan ancaman ekonomi dengan menghasut kaum buruh untuk melancarkan pemogokan di pabrik karung Delangu pada tanggal 5 Juli 1948.

Sebulan sebelum FDR didirikan, bersama Suripno, wakil Indonesia di Praha, Muso, kembali dari Moskow, Rusia. Tanggal 11 Agustus 1948, Muso tiba di Yogyakarta dan segera menempati kembali posisi di pimpinan Partai Komunis Indonesia. Banyak politisi sosialis dan komandan pasukan bergabung dengan Muso, antara lain Mr. Amir Sjarifuddin Harahap, dr. Setiajid, kelompok diskusi Patuk, dan lain-lain.

Kembalinya Muso ke Indonesia memberikan doktrin baru bagi kekuatan komunis di indonesia yang diberi nama “jalan baru”. keadaan ini membuat Amir Syarifuddin bersama dengan FDR-nya bersama dengan Partai Buruh memutuskan untuk bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Melalui kampanye-kampanye politiknya, Muso mengecam kabinet Hatta. Menurutnya, hanya PKI yang mampu menyelesaikan revolusi di Indonesia. Ia menuduh pemerintahan Hatta telah membawa negara Indonesia pada “penjajahan baru” dalam bentuk lain. Meskipun banyak tantangan dan kecaman keras dari Muso yang didukung oleh FDR, Hatta tetap melaksanakan programnya terutama Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera).

Sebagai langkah pertama untuk melaksanakan rasionalisasi angkatan perang, dikeluarkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1948 pada tanggal 2 Januari 1948 yang isisnya antara lain:

  • Pembubaran pucuk pimpinan TNI dan staf gabungan angkatan perang.
  • Pengangkatan untuk sementara kepala staf umum angkatan perang beserta wakilnya.
  • Mengangkat Jenderal Sudirman menjadi panglima angkatan perang mobil.
  • Pengangkatan angkatan staf markas besar pertempuran.

Muso menentang program rasionalisasi ini. Sebab, menurutnya, program ini dapat menyebabkan berkurangnya kader komunis di TNI. Tetapi, upaya Muso mengalami kegagalam karena kabinet Hatta didukung oleh parta besar seperti PNI dan Masyumi serta beberapa organisasi pemuda yang tergabung dalam Badan Perjuangan Seberang di bawah pimpinan Mr. Latuharhary.

Usaha pertama yang dilakukan FDR/PKI adalah melakukan propaganda kepada massa akan pentingnya Front Nasional. Lewat Front Nasional ini, dilakukanlah penggalagan kekuatan revolusioner dari massa buruh, tani, dan kaum miskin lainnya dengan memanfaatkan keresahan sosial yang ada. Setelah langkah tersebut, FDR/PKI akan berkoalisi dengan tentara. Konsep tentara di mata FDR (PKI) harus memiliki konsep seperti Tentara Merah (Red Army) di Uni Sovyet, tentara harus memiliki pengetahuan politik dan dibimbing oleh opsir-opsir politik, dan tentara harus berwatak anti penjajah. Tentara-tentara yang kemudian bergabung kebanyakan adalah tentara sakit hati yang terkena program rasionalisasi dan reorganisasi kabinet Hatta dan kebetulan menemukan kesamaan visi dengan FDR (PKI).

Berbagai aksi saling menculik dan membunuh pun mulai terjadi. Dalam aksi-aksi tersebut, masing-masing pihak saling menyalahkan satu sama lain. Banyak perwira TNI, perwira Polisi, pemimpin agama, pondok pesantren di Madiun dan sekitarnya yang diculik dan dibunuh. Bahkan pada tanggal 10 September 1948, mobil gubernur Jawa Timur RM. Ario Soerjo (RM Suryo) dan mobil 2 perwira Polisi dicegat massa pengikut PKI di Ngawi. Ketiga orang tersebut dibunuh dan mayatnya dibuang di dalam hutan. Demikian juga dr. Muwardi dari golongan kiri diculik dan dibunuh. Tuduhan langsung dilotarkan bahwa pihak lainlah yang melakukannya. Di antara yang menjadi korban juga adalah kol. Marhadi yang namanya sekarang diabadikan dengan monumen yang berdiri ditengah-tengah alun-alun kota Madiun dan nama jalan utama di kota Madiun.

Kelompok kiri menuduh sejumlah petinggi pemerintah RI saat itu, termasuk Wakil Presiden /Perdana Menteri Moh. Hatta telah dipengaruhi oleh Amerika Serikat untuk menghancurkan Partai Komunis Indonesia, sejalan dengan doktrin Harry S. Truman, Presiden AS yang mengeluarkan gagasan Domino Theory. Truman menyatakan bahwa apabila ada satu negara jatuh ke bawah pengaruh komunis, maka negara-negara tetangganya juga akan jatuh ke tangan komunis, seperti layaknya dalam permainan kartu domino. Oleh karena itu, ia sangat gigih dalam memerangi komunis di seluruh dunia.

Untuk mengatasi dan menghancurkan OKI ini, kemudian pada tanggal 21 Juli 1948, diadakanlah pertemuan rahasia di hotel “Huisje Hansje” Sarangan, dekat Madiun yang dihadiri oleh petinggi bangsa; Soekarno, Hatta, Sukiman, menteri dalam negeri, Moh. Roem (anggota Masyumi), dan Kepala Polisi Sukanto. Selain mereka beberapa orang dari pihak Amerika turut hadir, Gerald Hopkins (penasihat politik presiden Truman) dan Merle Cochran (pengganti Graham yang mewakiliki Amerika dalam Komisi Jasa Baik PBB). Pertemuan itu kemudian dikenal dengan “Perundingan Sarangan”.

Dalam “Perundingan Sarangan” tersebut, diberitakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia menyetujui Red Drive Proposal (proposal pembasmian kelompok merah). Dengan bantuan Arturo Campbell, Sukanto berangkat ke Amerika guna menerima bantuan untuk kepolisian RI. Campbell yang menyandang gelar resmi Atase Konsuler pada Konsulat Jenderal Amerika di Jakarta, sesungguhnya adalah anggota CIA (Central Intelligence Agency -Badan Intelijen Amerika).

Di pihak lain, pada tanggal 18 September 1948, Muso -tokoh PKI- didukung Amir Sjarifuddin -Menteri Pertahanan saat itu- memproklamirkan negara Soviet Republik Indonesia di Madiun. Proklamasi ini sendiri diucapkan oleh Supardi, tokoh FDR dari Pesindo dengan diiringi pengibaran bendera merah. Dengan ini, Madiun dan sekitarnya resmi dinyatakan sebagai daerah yang terbebaskan.

Bersamaan dengan itu, dimulailah pemberontakan PKI Madiun yang kemudian dikenal dengan sebutan Madiun Affairs. Madiun Affairs ini dimulai pada pukul 03.00 setelah terdengar tembakan pistol tiga kali, sebagai tanda dimulainya gerakan nonparlementer oleh kesatuan komunis yang disusul dengan gerakan pelucutan senjata. Kemudian, kesatuan PKI menduduki tempat-tempat penting di kota Madiun, seperti kantor pos, gedung bank, kantor telepon, dan kantor polisi. Setelah itu, gerakan berlanjut dengan penguasaan kantor radio RRI dan gelora pemuda sebagai alat bagi mereka untuk mengumumkan ke seluruh negeri tentang penguasaan kota Madiun yang akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akan mendirikan negara Sovyet Republik Indonesia serta pembentukan pemerintahan Front Nasional .

Pada hari yang sama, tokoh-tokoh PKI menyatakan tentang berdirinya Sovyet Republik Indonesia yang bertujuan untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis. Yang menarik adalah ketika Sovyet Republik diprolamirkan, Amir Sjarifuddin dan Muso yang selanjutnya diusung sebagai presiden dan wakil presiden malah berada diluar Madiun. Kesatuan-kesatuan yang dipersiapkan untuk melakukan pemberontakan tersebut antara lain: kesatuan yang dipimpin oleh Sumartono (Pesindo). Pasukan Divisi VI Jawa Timur di bawah pimpinan Kolonel Djokosujono dan Letkol. Dahlan yang waktu itu panglima divisinya ialah kol. Sungkono. Juga dari sebagian Divisi Penembahan Senopati yang dipimpin oleh Letkol. Suadi dan Letkol. Sujoto. Dalam gerakan ini, kesatuan PKI telah melakukan pembunuhan terhadap dua orang pegawai pemerintah dan menangkap empat orang militer. Perebutan kekuasaan ini berjalan lancar. Kemudian, mereka mengibarkan bendera merah di balai kota. Pasukan-pasukan komunis yang dipimpin oleh Semarsono, Dahlan, dan Djokosujono dengan cepat telah menguasai seluruh kota Madiun. Karena, sebagian besar tentara di kota itu tidak mengadakan perlawanan. Di samping itu, pertahanan kota Madiun sebelumnya praktis sudah dikuasai oleh pasukan brigade 29.121. Perebutan kekuasaaan tersebut pada jam 07.00 telah berhasil sepenuhnya menguasai Madiun.

Sebagai gubernur militer PKI, Djokosujono menyatakan bahwa bagian terpenting dari revolusi adalah membersihkan Tentara Republik Indonesia dari golongan reaksioner dan kolonial. Menurut Muso, Soekarno-Hatta telah menjalankan politik kapitulasi terhadap Belanda dan Inggris serta hendak menjual tanah air kepada kaum kapitalis. Padahal, persetujuan Renville yang mereka kecam merupakan hasil tokoh PKI itu sendiri, yaitu Amir Sjarifuddin ketika menjabat sebagai perdana menteri.

Tindakan-tindakan yang dilakukan kaum pemberotak tersebut terlalu anarkis, seperti menangkap para pejabat pemerintah, perwira TNI, pemimpin partai, alim ulama yang mereka anggap musuh untuk dibunuh secara besar-besaran. Bahkan, banyak diantaranya yang dimasukan ke dalam sumur dan dijadikan kuburan massal.

Sebenarnya, pada awal konflik Madiun, pemerintah Belanda berpura-pura menawarkan bantuan untuk menumpas pemberontakan tersebut. Namun, tawaran itu jelas ditolak oleh pemerintah Republik Indonesia. Pimpinan militer Indonesia bahkan memperhitungkan, Belanda akan segera memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan serangan total terhadap kekuatan bersenjata Republik Indonesia. Memang, kelompok kiri termasuk Amir Sjarifuddin Harahap, tengah membangun kekuatan untuk menghadapi pemerintah RI yang dituduh telah cenderung berpihak kepada AS. Pada 19 September 1948, presiden Soekarno yang disiarkan melalui radio menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, untuk memilih Muso-Amir Sjarifuddin atau Soekarno-Hatta. Inilah yang kemudian melatarbelakangi terjadinya peristiwa Madiun (Madiun Affairs). Pasalnya, setelah pidato yang menuntut rakyat harus memilih salah satu dari dua kubu ini (pemerintah yang diwakili Soekarno-Hatta atau pemberontak yang diwakili Muso-Amir), maka pecahlah konflik bersenjata, yang di zaman Orde Baru terutama buku-buku pelajaran sejarah, konflik tersebut kemudian dinyatakan sebagai pemberontakan Madiun.

Dalang Pemberontakan Madiun 1948

Soe Hok Gie dalam bukunya ‘Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan’ mengatakan ada tiga tokoh kunci yang menjadi dalang peristiwa ini yakni, Muso, Alimin, dan Sardjono. Di samping ketiganya, tentu tokoh-tokoh PKI lainnya turut mendukung, termasuk juga Amir Sjarifuddin.

Dari beberapa tokoh yang berperan dan bertanggung jawab atas lahirnya Madiun Affairs 1948 itu, Muso disebut-sebut sebagai tokoh yang paling penting. Lantas, siapakah sebenarnya Muso? Ia dilahirkan di desa Pagu (Kediri) pada tahun 1897. Ia dididik di sekolah guru di Jakarta dan bersahabat dengan Alimin. Selama masa pendidikannya, ia menjadi murid kesayangan Dr. Hazeu (penasehat urusan Bumiputera) dan teosopis D. Van Hinloopen Labberton. Muso pernah tinggal di rumah Tjokroaminoto (tokoh pergerakan SI) bersama dengan Alimin dan Soekarno. Sebagai individu ia seorang yang cerdas, organisatoris, serta penulis politik yang baik. Muso adalah seorang yang keras dan tegas, bahkan terkadang nekat. Ketika terjadi peristiwa SI afd. B, ia ikut di dalamnya sehingga membuatnya di penjara, ia menglami perlakuan-perlakuan yang menyakitkan hati. Darisinilah, kegetirannya terhadap Belanda semakin bertambah. Ia menolak meberikan keterangan apapun mengenai Tjokroaminoto dalam hubungan dengan SI afd. B. Di penjara pula ia bertemu dengan teman-teman komunisnya yang senasib. Di sini ia mendapatkan Political Lesson tentang komunisme secara intensif. Meskipun demikian, ia tidak segera pro-PKI. Dalam petentangan Semaoen – Haji Agus Salim/Abdul Muis, ia dianggap pro Tjokroaminoto. Ia membagi-bagikan kesetian politiknya kepada ISDV (PKI), SI dan Insulinde.

Adapun tokoh-tokoh lain yang mengambil peran dalam peristiwa Madiun adalah Alimin dan Sardjono (ketua PKI 1924-1926). Nama lengkap Alimin adalah Alimin Prawirodordjo. Ia dilahirkan di Surakarta pada tahun 1889 dari keluarga miskin. Kemudian, ia diambil (dipungut) anak oleh Dr. G.A. Hazeu yang memberika kesempatan untuk bersekolah kepadanya. Ayah angkatnya bercita-cita agar Alimin dapat menjadi pegawai pemerintah. Namun, nasib menjeratnya de dunia jurnalistik dan politik. Ia bergabung dengan Budi Oetomo dan juga ikut Central Serikat Indonesia (CSI). Untuk beberapa waktu, ia berdiam di rumah tjokroaminoto dan bersahabat dengan “anak buah Tjokroaminoto”. Ia juga bersahabat dengan dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan ikut sebagai anggota redaksi Mojopahit, Koran dr. Tjipto. Di samping kegiatan politik, ia aktif dalam soal-soal perburuhan. Ia pernah dipenjara bersama Muso atas keterlibatannya dalam kegiatan SI afd. B. Setelah bebas, ia tidak memiliki sikap politik yang tegas. Kadang-kadang ia dinilai memihak CSI dalam soal rivalitas Semaoen-Haji Agus Salim. Akhirnya, ia berdiri di barisan PKI.

Sementara itu, Sardjono adalah tokoh “kecil” pada awal PKI. Ia memimpin SI Sukabumi yang kemudian memihak PKI. Dalam kongres PKI di kotagede, Yogyakarta, pada tanggal 11-15 Desember 1924, banyak pemimpin PKI berada “dalam bahaya penangkapan”. Darsono yang diminta menjadi ketua tidak mau karena akan ditangkap. Demikian pula Ali Archam, tokoh partai yang terkemuka. Akhirnya, pilihan jatuh kepada Sardjono, yang memimpin PKI sampai ajalnya. Sebagai ketua PKI, ia bukan seseorang yang kuat.

Usaha Pemerintah dan Akhir Pemberontakan

Pemberontakan PKI di Madiun mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan tindakan tegas. Presiden Soekarno memusatkan seluruh kekuasaan Negara di tangannya. Ketika terdengar berita bahwa di Madiun telah terjadi perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh PKI Muso, maka dengan segera pemereintah mengadakan siding kabinet lengkap pada tanggal 19 September 1948 yang diketuai langsung oleh Presiden Soekarno. Hasil siding tersebut mengambil keputusan antara lain:

  • Bahwa peristiwa madiun yang digerakan oleh FDR/PKI adalah suatu pemberontakan terhadap pemerintah dan mengadakan instruksi kepada alat-alat Negara dan angkatan perang untuk memulihkan keamanan Negara Republik Indonesia.
  • Memberikan kuasa penuh kepada Jenderal Sudirman untuk melaksanakan tugas pemulihan keamanan dan ketertiban kepada keadaan biasa di Madiun dan daerah-daerah lainnya.

Setelah presiden memberi perintah kepada angkatan perang untuk segera mengembalikan keamanan, maka dengan segera diadakan penangkapan terhadap orang-orang yang membahayakan Negara dan diadakan penggrebekan tempat-tempat yang dianggap perlu. Supaya dapat melaksanakan tugas dengan baik, Markas Besar Angkatan Perang segera menetapkan dan mengangkat kol. Sungkono, Panglima Divisi VI Jawa Timur, sebagai Panglima Pertahanan Jawa Timur yang mendapat tugas menggerakan pasukan dari arah timur Keresidenan Madiun untuk menumpas pemberontakan PKI Muso dan mengamankan kembali seluruh Jawa Timur dari anasir pemberontak. Setelah mendapat perinah tersebut, kol. Sungkono segera memerintahkan Brigade Surachmand untuk bergerak menuju Madiun. Pasukan tersebut dipimpin oleh Mayor Jonosewojo yang terdiri atas batalion Sabirin Muchtar bergerak menuju Trenggalek terus ke Ponorogo. Batalion Gabungan pimpinan Mayor Sabaruddin bergerak melalui Sawahan menuju Dungus dan Madiun. Batalion Sunarjadi bergerak melalui Tawangmangu, Sarangan, Plaosan. Bergerak pula Divisi Siliwangi yang dipimpin oleh Letkol. Sadikin.

Untuk tugas operasi ini, Divisi Siliwangi mengerahkan kekuatan 8 batalion, yaitu batalion Achmad Wiranatakusumah, battalion Lukas yang menggantikan battalion Umar, battalion Daeng, battalion Nasuhi, battalion Kusno Utomo, Letkol. Kusno memegang dua battalion dan menjabat sebagai kepala staf Brigade, battalion Sambas, battalion A. Kosasih, battalion Kemal Idris. Di samping itu juga, pasukan panembahan Senopati yang dipimpin oleh Letkol. Slamet Riyadi, Pasukan Tentara Pelajar yang dipimpin oleh Mayor Achmadi, dan pasukan-pasukan dari Banyumas yang dipimpin oleh mayor Surono.

Battalion Kemal Idris dan battalion A. Kosasih yang didatangkan dari Yogyakarta bergerak ke utara menuju Pati. Batalion Daeng bergerak ke utara dengan tujuan Cepu, Blora. Battalion Nasuhi dan battalion Achmad Wiranatakusumah bergerak ke selatan dengan tujuan Wonogiri dan Pacitan. Battalion Darsono dan battalion Lukas bergerak ke madiun. Sedangkan pasukan Panembahan Senopati bergerak ke utara. Pasukan Tentara Pelajar yang dipimpin Mayor Achmad bergerak ke timur menuju Madiun melalui Sarangan.

Muso yang melarikan diri ke daerah Ponorogo tertembak mati pada tanggal 31 Oktober 1948 oleh Brigade S yang dipimpin oleh kapten Sunandar, sewaktu melakukan patrol. Sedangkan pada tanggal 20 November 1948, pasukan Amir menuju Tambakromo, sebelah timur Kayen sebelah selatan Pati. Mereka terdiri dari kurang lebih 500 orang, ada yang beserta keluarga mereka. Keadaan mereka sangata menyedihkan. Banyak di antara mereka yang ingin melarikan diri, tetapi rakyat selalu siap menangkap mereka. Banyak mayat pemberontak ditemukan karena sakit atau kelaparan. Akhirnya, Amir menyerahkan diri bersama pasukannya pada tanggal 29 November 1948, saat mereka menyebrangi sungai Lusi menuju ke desa Klambu, antara Klampok dan Bringin (7 km dari Purwodadi). Pasukan TNI menggunakan taktik menggiring ke titik buntu yang mematikan. Taktik ini ternyata berhasil. Karena, pasukan pemberontak terjepit di daerah rawa-rawa. Mereka dikepung oleh kesatuan-kesatuan TNI. Di sinilah Amir menyerahkan diri beserta pasukannya.

Gerakan operasi militer yang dilancarkan oleh pasukan yang taat kepada pemerintah RI berjalan dengan sangat singkat. Dalam 12 hari, Madiun dapat dikuasai kembali, tepatnya pada tanggal 30 September 1948 jam 16.15. setelah Madiun dapat direbut kembali oleh pasukan-pasukan TNI, maka jam 17.30 sore, keamanan telah terjamin kembali dan tiap-tiap rumah telah berkibar bendera merah putih. Namun, pimpinan kelompok kiri beserta beberapa pasukan pendukung mereka, lolos dan melarikan diri ke beberapa arah sehingga tidak dapat segera ditangkap.

Baru pada akhir bulan November 1948, seluruh pimpinan dan pasukan pendukung Muso tewas atau dapat ditangkap. Sebelas pimpinan kelompok kiri, termasuk Mr. Amir Sjarifuddin Harahap, mantan perdana menteri RI, dieksekusi pada 20 Desember 1948 atas perintah Kol. Gatot Subroto.

Sejarah dan penyebab pemberontakan PKI madiun | sejarah | 4.5