Sejarah dan latar belakang lahirnya surat perintah 11 maret

Sejarah lahirnya orde baru

Sejarah lahirnya orde baru

Asal usul supersemar – Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 yang merupakan tonggak Orde baru.

Menurut versi resmi, latar belakang dikeluarkannya Supersemar adalah ketika pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dikenal dengan nama “kabinet 100 menteri”. Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jendral Sabursebagai panglima pasukan pengawal Presiden “Tjakrabirawa” melaporkan bahwa banyak “pasukan liar” atau “pasukan tak dikenal” yang belakangan diketahui adalah Pasukan Kostrad dibawah pimpinan Mayor Jendral Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada di Kabinet yang diduga terlibat G-30-S/PKI di antaranya adalah Wakil Perdana Menteri I, Soebandrio.

Berdasarkan laporan tersebut, Presiden bersama Wakil perdana Menteri I, Soebandrio dan Wakil Perdana Menteri III, Chaerul Saleh berangkat ke Bogor dengan helikopter yang sudah disiapkan. Sementara Sidang akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II, Dr.J. Leimena yang kemudian menyusul ke Bogor. Situasi ini lalu dilaporkan kepada Mayor Jendral Soeharto yang pada saat itu menjabat selaku Panglima Angkatan Darat menggantikan Letnan Jendral Ahmad Yani yang gugur akibat peristiwa G-30-S/PKI itu. Mayor Jendral Soeharto saat itu tidak menghadiri sidang kabinet karena sakit.

Karena tidak bisa hadir dalam rapat tersebut, Mayor Jendral Soeharto pun mengutus 3 orang perwira tinggi angkatan darat ke Bogor untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor. Mereka adalah Brigadir Jenderal M. Jusuf, Brigadir Jenderal Amir Machmud, dan Brigadir Jenderal Basuki Rahmat. Setibanya di Istana Bogor, pada malam hari, terjadi pembicaraan antara 3 perwira tinggi angkatan darat dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi dan ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Mayor Jenderal Soeharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Menurut Jenderal (purn) M. Jusuf, pembicaraan mereka dengan Presiden Soekarno saat itu berlangsung hingga pukul 20.30 malam.

Akhirnya Presiden Soekarno pun setuju dengan usulan itu dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar yang ditujukan kepada Mayor Jenderal Soeharto selaku panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Surat Supersemar tersebut pun tiba di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1966 pukul 01.00 waktu setempat yang dibawa oleh Sekretaris Markas Besar Angkatan Darat, Brigjen Budiono H.

Saat setelah mantan Presiden Soeharto wafat banyak timbul pro-kontra tentang Supersemar 1966. Surat Perintah Sebelas Maret ini adalah versi yang dikeluarkan dari Markas Besar Angkatan Darat (AD) yang juga tercatat dalam buku-buku sejarah.

Sebagian kalangan sejarawan Indonesia mengatakan bahwa terdapat berbagai versi Supersemar sehingga masih ditelusuri naskah supersemar yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno di Istana Bogor,

Awal mula terbentuknya supersemar

Berbagai usaha pernah dilakukan Arsip Nasional untuk mendapatkan kejelasan mengenai surat ini. Bahkan, Arsip Nasional telah berkali-kali meminta kepada Jendral (Purn) M. Jusuf, yang merupakan saksi terakhir hingga akhir hayatnya 8 September 2004, agar bersedia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun selalu gagal. Lembaga ini juga sempat meminta bantuan Muladi yang ketika itu menjabat Mensesneg, Jusuf Kalla, dan M. Saelan, bahkan meminta DPR untuk memanggil M. Jusuf. Sampai sekarang, usaha Arsip Nasional itu tidak pernah terwujud. Saksi kunci lainnya, adalah mantan presiden Soeharto. Namun dengan wafatnya mantan Presiden Soeharto pada 27 Januari 2008, membuat sejarah Supersemar semakin sulit untuk diungkap.

Dengan kesimpangsiuran Supersemar itu, kalangan sejarawan dan hukum Indonesia mengatakan bahwa peristiwa G-30-S/PKI dan Supersemar adalah salah satu dari sekian sejarah Indonesia yang masih gelap.

Latar belakang supersemar

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya Supersemar, diantaranya sebagai berikut:

  • Keadaan negara secara umum dalam situasi kacau dan genting
  • Untuk mengontrol keadaan yang tak jelas akibat pemberontakan G 30 S/PKI
  • Menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  • Untuk mengembalikan situasi dan wibawa pemerintah.

Isi surat perintah 11 maret

Berdasarkan surat perintah itu, Letjen Suharto atas nama Presiden/Pangti ABRI/ Mandataris MPRS/PBR menandatangani Keppres No. 1/3/1966 tertanggal 12 Maret 1966 yang menyatakan pembubaran PKI.

Langkah selanjutnya yang diambil oleh pengemban Supersemar adalah pada tanggal 18 Maret 1966 mengamankan menteri-menteri yang tergabung dalam kabinet Dwikora.

Ketetapan-Ketetapan MPRS

Selanjutnya dalam rangka menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, maka pada tanggal 20 Juni – 5 Juli 1966 dilaksanakan Sidang Umum IV MPRS. Sidang ini menghasilkan ketetapan-ketetapan penting berikut.

  • Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, tentang pengesahan dan pengukuhan Supersemar.
  • Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966, tentang kedudukan lembaga-lembaga negara tingkat pusat dan daerah.
  • Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966, tentang pemilihan umum.
  • Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966, tentang penegasan kembali landasan kebijakan politik luar negeri.
  • Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966, tentang pembentukan Kabinet Ampera.
  • Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, tentang sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan petraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
  • Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966, tentang pembubaran PKI dan pernyataan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
  • Ketetapan MPRS No. XXIX/MPRS/1966, tentang pahlawan Ampera
  • Ketetapan MPRS No. XXX/MPRS/1966, tentang pencabutan bintang mahaputra kelas III dari D.N. Aidit.

Dualisme kepemimpinan

Perubahan politik penting mulai terjadi sejak Letnan Jenderal Suharto diberi tugas untuk membentuk Kabinet Ampera. Hal ini merupakan awal terjadinya dualisme kepemimpinan nasional.

Pada awal pembentukan kabinet Presiden Sukarno masih tetap memegang kekuasaan pemerintahan dan kepala negara, namun mulai tanggal 11 Oktober 1966, Presiden Sukarno hanya sebagai kepala negara dan Letjen Suharto sebagai kepala pemerintahan.

Sejak dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret 1966, tatanan perikehidupan rakyat, bangsa dan negara dilaksanakan atas dasar kemurnian Pancasila dan UUD 1945.

Jadi bangsa Indonesia memasuki tatanan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru. Ciri pokok Orde Baru adalah pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Orde Baru memiliki landasan.

Landasan tetap, terdiri dari:

  • Landasan Idiil : Falsafah dan ideologi negara Pancasila
  • Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
  • Landasan situasional (operasional) : Ketetapan-ketetapan MPRS.

Akhirnya dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret 1966 merupakan tonggak lahirnya Orde Baru.

Sejarah dan latar belakang lahirnya surat perintah 11 maret | sejarah | 4.5